Keberadaan Fakultas Sosial Politik di
Sulawesi Tengah, adalah salah satu fakultas diantara fakultas lainnya dalam
lingkungan Universitas Tadulako, dan merupakan cikal bakal berdirinya
Universitas Tadulako, melalui 3 (tiga) tahapan perjalanan sejarah, yaitu
periode status swasta (1963 – 1966), periode status cabang (1966 – 1981), dan
status fakultas yang berdiri sendiri yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, sejak tahun 1981 sampai sekarang ini.
Status Swasta ( 1963 – 1966 )
Fakultas Sosial Politik
Universitas Tadulako bermula dan tumbuh dari hasil swadaya masyarakat Sulawesi
Tengah yang berdiri sebelum daerah Sulawesi Tengah mendapatkan statusnya
sebagai daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah. Kerja keras tokoh-tokoh
masyarakat, maka pada tanggal 8 Mei 1963 berdirilah Universitas Tadulako yang
berstatus swasta, dengan Rektor pertama adalah Drh. Nazri Gayur, Sekretaris
Aminuddin Ponulele, BA, sedangkan di Fakultas Sosial Politik yang menjadi Dekan
pertama dijabat oleh Drs. H. F. Tangkilisan .
Setelah melalui perjuangan dan
bermacam usaha untuk meningkatkan status dan peran Universitas Tadulako, maka
pada tanggal 12 September 1964, status Universitas Tadulako menjadi “Terdaftar”
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Nomor 94/B-SWT/P/64 dengan empat fakultas yaitu: Fakultas Sosial Politik,
Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan FKIP.
Status Cabang ( 1966 – 1981 ).
Berbagai upaya dan kerja keras
yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini, maka terwujudlah
Perguruan Tinggi Universitas Tadulako dari status Terdaftar menjadi status
Cabang dari Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 1/1966, tanggal 1 Januari
1966. Universitas Tadulako Cabang Universitas Hasanuddin terdiri atas 4 (empat)
fakultas yaitu : Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas
Peternakan, dan Fakultas Hukum. Sedangkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
menjadi IKIP Makassar Cabang Palu yang terdiri atas 3 (tiga) fakultas :
Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu
Eksakta.
Status Negeri Berdiri Sendiri (18 Agustus
1981)
Setelah melalui perjalanan dan
perjuangan panjang selama 15 tahun dengan status cabang berbagai pengalaman dan
penyesuaian sistem pendidikan tinggi nasional yang dapat dilaksanakan dengan
satu komitmen peningkatan status. Usaha untuk menjadikan Untad Cabang Unhas
menjadi Universitas Negeri yang berdiri sendiri ternyata mendapat dukungan
pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
R.I ).
Untuk lebih mengefektifkan
upaya mewujudkan satu Universitas Negeri yang berdiri sendiri, pada tahun 1981
atas fasilitasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah, maka dibentuklah Koordinatorium Perguruan Tinggi
Sulawesi Tengah (PTST), yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Sulawesi
Tengah. Dukungan masyarakat Sulawesi tengah, Pemerintah Sulawesi Tengah, Rektor
Unhas, Rektor IKIP Ujung Pandang, akhirnya Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
merubah Status Cabang Kedua Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi
Universitas Negeri yang berdiri sendiri dengan nama “Universitas Tadulako”
disingkat UNTAD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 36 Tahun
1981 tertanggal 14 Agustus 1981 dan peresmian sekaligus pelantikan Prof. Dr.
H.A. Mattulada sebagai Rektor Pertama Universitas Tadulako pada tanggal 18
Agustus 1981.
Dalam Keputusan Presiden
tersebut Universitas Tadulako terdiri atas 5 (lima) Fakultas, yaitu Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas
Pertanian dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik terdiri atas dua Jurusan yaitu Ilmu Administrasi dan Sosiologi. Sejak
berdiri sendiri tahun 1981. Pada tahun 1998, Fisip Untad membuka program studi
antropologi dibawah naungan Jurusan Sosiologi berdasarkan Surat Izin Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor :
209/DIKTI/Kep?1998 tertanggal 01 Juli 1998. Tahun 2002 berdasarkan Surat Izin
Oprasional Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
RI nomor : 1709/D/T/2002 tertanggal 16 Agustus 2002 membuka program studi Ilmu
Pemerintahan berada dibawah naungan Jurusan Administrasi, dan tahun 2003
mendapat izin penyelenggaraan pembukaan program studi lmu Komunikasi dibawah
naungan Jurusan Sosiologi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI
nomor : 3820/D/T/2003 tanggal 20 November 2003.
